Bangsa
Indonesia
Republik Indonesia disingkat RI atau
Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan
berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan
Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri
dari 13.487 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara. Dengan
populasi sebesar 237 juta jiwa pada tahun 2010, Indonesia adalah negara
berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim
terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk
pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung.
Ibukota negara ialah Jakarta.
Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua
Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga
lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan
Andaman dan Nikobar di India.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi
oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting
setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang
menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India.
Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti
para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang
saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era
penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia
yang saat itu bernama Hindia-Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang
Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan
tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan
periode perubahan ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke,
Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa
adalah grup etnis terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk
Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika"
("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang
membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas,
Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati
terbesar kedua di dunia.
Indonesia juga anggota dari PBB dan
satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari
1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap
dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya
Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga merupakan
anggota dari ASEAN, APEC, OKI, G-20 dan akan menjadi anggota dari OECD.
Etimologi
Kata "Indonesia" berasal
dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang berarti "Hindia" dan
kata dalam bahasa Yunani nesos yang berarti "pulau". Jadi, kata
Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di
Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia
menjadi negara berdaulat. Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog
berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia
untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu". Murid dari
Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari
Kepulauan India.[13] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia-Belanda
tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische
Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië);
Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860
dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap
kolonialisme Belanda).
Sejak tahun 1900, nama Indonesia
menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan
nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari
Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die
Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang
menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia
mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada
tahun 1913.
Sejarah
awal
Peninggalan fosil-fosil Homo
erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki "Manusia Jawa",
menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai berpenghuni pada
antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Bangsa Austronesia, yang
membentuk mayoritas penduduk pada saat ini, bermigrasi ke Asia Tenggara dari
Taiwan. Mereka tiba di sekitar 2000 SM, dan menyebabkan bangsa Melanesia yang
telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur
kepulauan. Kondisi tempat yang ideal bagi pertanian, dan penguasaan atas cara
bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 SM, menyebabkan banyak
perkampungan, kota, dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh berkembang dengan baik
pada abad pertama masehi. Selain itu, Indonesia yang terletak di jalur
perdagangan laut internasional dan antar pulau, telah menjadi jalur pelayaran
antara India dan Cina selama beberapa abad. Sejarah Indonesia selanjutnya
mengalami banyak sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan tersebut.
Di bawah pengaruh agama Hindu dan
Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di pulau Kalimantan, Sumatra, dan Jawa
sejak abad ke-4 hingga abad ke-14. Kutai, merupakan kerajaan tertua di
Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 di hulu sungai Mahakam, Kalimantan Timur.
Di wilayah barat pulau Jawa, pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M berdiri kerajaan
Tarumanegara. Pemerintahan Tarumanagara dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda dari
tahun 669 M sampai 1579 M. Pada abad ke-7 muncul kerajaan Malayu yang berpusat
di Jambi, Sumatera. Sriwijaya mengalahkan Malayu dan muncul sebagai kerajaan
maritim yang paling perkasa di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi
Sumatera, Jawa, semenanjung Melayu, sekaligus mengontrol perdagangan di Selat
Malaka, Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan. Di bawah pengaruh Sriwijaya, antara
abad ke-8 dan ke-10 wangsa Syailendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan
kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya
seperti candi Borobudur dan candi Prambanan. Di akhir abad ke-13, Majapahit
berdiri di bagian timur pulau Jawa. Di bawah pimpinan mahapatih Gajah Mada,
kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia kini; dan sering
disebut "Zaman Keemasan" dalam sejarah Indonesia.
Kedatangan
pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui Gujarat, India, kemudian membawa
agama Islam. Selain itu pelaut-pelaut Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana
Cheng Ho (Zheng He) yang beragama Islam, juga pernah menyinggahi wilayah ini
pada awal abad ke-15. Para pedagang-pedagang ini juga menyebarkan agama Islam
di beberapa wilayah Nusantara. Samudera Pasai yang berdiri pada tahun 1267,
merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.
Kolonialisme
Indonesia juga merupakan negara yang
dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, itu disebabkan Indonesia sejak
zaman dahulu merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang melimpah,
hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud
menguasai sumber daya alamnya untuk pemasukan bagi negaranya, Negara-negara
yang pernah menjajah diantaranya adalah;
- Portugis pada tahun 1509, hanya Maluku, lalu berhasil diusir pada pada tahun 1595
- Spanyol pada tahun 1521, hanya Sulawesi Utara, tetapi berhasil diusir pada tahun 1692.
- Belanda pada tahun 1602, seluruh wilayah Indonesia.
- Perancis secara tidak langsung menguasai Jawa pada periode 1806-1811 karena Kerajaan Belanda takluk kepada kekuatan Perancis. Ketika Louis Bonaparte adik Napoleon Bonaparte naik takhta Belanda pada tahun 1806, maka secara otomatis jajahan Belanda jatuh ke tangan Perancis. Periode ini berlangsung pada pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808-1811. Berakhir pada tahun 1811 ketika Inggris mengalahkan kekuatan Belanda-Perancis di pulau Jawa.
- Inggris pada tahun 1811, sejak ditandatanganinya Kapitulasi Tungtang yang salah satunya berisi penyerahan Pulau Jawa dari Belanda kepada Inggris, Pada tahun 1814 dilakukanlah Konvensi London yang isinya pemerintah Belanda berkuasa kembali atas wilayah jajahan Inggris di Indonesia. Lalu baru pada tahun 1816, pemerintahan Inggris di Indonesia secara resmi berakhir..
- Jepang pada tahun 1942, hanya 3,5 tahun, dan berakhir pada tahun 1945, sejak kekalahan Jepang kepada sekutu.
Ketika
orang-orang Eropa
datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan beberapa kerajaan
yang dengan mudah dapat mereka kuasai demi mendominasi perdagangan
rempah-rempah. Portugis pertama kali mendarat di dua pelabuhan Kerajaan Sunda
yaitu Banten
dan Sunda Kelapa, tapi dapat diusir dan bergerak ke
arah timur dan menguasai Maluku. Pada abad ke-17, Belanda
muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa lainnya, mengalahkan Britania Raya
dan Portugal
(kecuali untuk koloni mereka, Timor
Portugis). Pada masa itulah agama Kristen
masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme lama yang dikenal
sebagai 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Belanda menguasai
Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia
II, awalnya melalui VOC, dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal
abad ke-19.
Di bawah sistem Cultuurstelsel
(Sistem Penanaman) pada abad ke-19, perkebunan besar dan penanaman paksa
dilaksanakan di Jawa, akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Belanda yang tidak
dapat dihasilkan VOC. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih bebas setelah
1870, sistem ini dihapus. Setelah 1901 pihak Belanda memperkenalkan Kebijakan
Beretika, yang termasuk reformasi politik yang terbatas dan investasi yang
lebih besar di Hindia-Belanda.
Pada masa Perang Dunia II, sewaktu
Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang menguasai Indonesia. Setelah mendapatkan
Indonesia pada tahun 1942, Jepang melihat bahwa para pejuang Indonesia
merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit bila
diperlukan. Soekarno, Mohammad Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara
diberikan penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.
Indonesia
Merdeka
Pada Maret 1945 Jepang membentuk
sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah perang Pasifik berakhir pada
tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu sedang
bulan Ramadhan. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno,
Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden,
wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali
Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam
pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi
kepolisian' (Politionele Actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai
Agresi Militer. Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27
Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat
setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama
Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan
kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik
Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta
sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an,
pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada
awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik
Rakyat Cina dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi
militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"), dan
ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada
tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan
sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya
Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang
kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti
ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini
sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah
Presiden Soekarno.
Jenderal
Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan
negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri
semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang
dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga
Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air,
dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan
Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde
Lama.
Soeharto menerapkan ekonomi
neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk
masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak
merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh
sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley,
yang dipanggil "Mafia Berkeley". Namun, Soeharto menambah kekayaannya
dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan
dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi
besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.
Dari 1998 hingga 2001, Indonesia
mempunyai tiga presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan
Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004 pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan
dan dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Indonesia kini sedang mengalami
masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di dalam
negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, terutama
Papua. Timor Timur akhirnya resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24
tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi
negara Timor Leste.
Pada Desember 2004 dan Maret 2005,
Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan
ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret
2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang
menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo
pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.
Politik dan
pemerintahan
Indonesia menjalankan pemerintahan
republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di
negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada
Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan
legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR).
MPR pernah menjadi lembaga tertinggi
negara unikameral, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi
lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD
1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui
Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang
merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih
melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota
MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri. MPR saat
ini diketuai oleh Taufiq Kiemas. DPR saat ini diketuai oleh Marzuki Alie,
sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Irman Gusman.
Lembaga eksekutif berpusat pada
presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet
Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak
mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat
ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga
menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya
untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga
legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh
menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli
dalam bidangnya).
Lembaga Yudikatif sejak masa
reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi
Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim.
Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap
dipertahankan.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar