Bank Sentral
Lembaga yang tidak mencari keuntungan, lembaga ini dikelola oleh pemerintah, tugasnya bertindak sebagai pengawas dan pembina bank, dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank Sentral mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Bank Sentral bertindak sebagai 'Lender of The Last Resort' yang dimaksud untuk mencegah terjadinya krisis finansial yang sistemik, dan Bank Sentral tidak melayanin jasa perbankan untuk individu maupun perusahaan non-Lembaga Keuanga.
Bang Umum
Merupakan lembaga usaha yang mencari keuntungan, lembaga ini dimiliki dan dikelola oleh pihak Swasta, bank umum ini diawasi dan dibina oleh Bank Sentral, kegiatan opersinya pun dipengaruhi oleh Bank Sentral. Bank umum hanya mampu menciptakan Uang Giral, dan harus mempunyai rekening pada Bank Sentral.
Kamis, 24 Juli 2014
Bank Sentral
bulan lalu, saya memperesentasikan tugas mata kuliah softskill tentang "Bank", cakupan Bank sangat luas maka sangat lama untuk membicarakannya. Setelah saya selesai mempresentasikan materi tentang Bank tersebut, saya membuka sesi pertanyaan. Ada teman saya bertanya, mungkin jika kalian mendengarnya, saya yakin kalian akan tertawa, dia bertanya "Dinegara mana Bank Sentral berada?" pertanyaan yang sangat konyol.
Tiap Negara didunia ini pasti mempunyai "Bank Sentral", ya kenapa ada? karena Bank Sentral bertugas untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial di Negara tersebut, dalam hal ini bisa disebut dengan nama 'Inflasi'. Inflasi sendiri bisa dibilang, naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunya nilai mata uang. ketika nilai mata uang ini Bank Sentral mengerjakan tugasnya untuk menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin.
Tiap Negara didunia ini pasti mempunyai "Bank Sentral", ya kenapa ada? karena Bank Sentral bertugas untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial di Negara tersebut, dalam hal ini bisa disebut dengan nama 'Inflasi'. Inflasi sendiri bisa dibilang, naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunya nilai mata uang. ketika nilai mata uang ini Bank Sentral mengerjakan tugasnya untuk menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin.
Teknologi dan Perbankan
Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak karena kemajuan sistem perbankan ditopang oleh teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan, penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan opersional intern perusahaan juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap pelanggan.
Untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customer adalah serupa sehingga persaingan yang terjadi didalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.
Operasional yang real time antar bank juga telah menjadi tuntutan bagi dunia perbankan karenal hal itu menjadi salah satu materi bagi pelayanan yang berkompetisi dalam memasarkan produk perbankan. Pengiriman uang, transfer antarbank, outlet-outlet otomatis (ATM), hal ini menjadi patokan penilaian bagi para nasabah umumnya dalam melakukan transaksi dalam segi pelayanan.
Untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customer adalah serupa sehingga persaingan yang terjadi didalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.
Operasional yang real time antar bank juga telah menjadi tuntutan bagi dunia perbankan karenal hal itu menjadi salah satu materi bagi pelayanan yang berkompetisi dalam memasarkan produk perbankan. Pengiriman uang, transfer antarbank, outlet-outlet otomatis (ATM), hal ini menjadi patokan penilaian bagi para nasabah umumnya dalam melakukan transaksi dalam segi pelayanan.
Pencucian Uang (Money laundering)
Pencucian uang (Money Laundering) upaya untuk menyamarkan asal usul uang melalui berbagai macam transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.
Mungkin ada beberapa dasar terjadinya Pencucian Uang (Money Laundering), seperti halnya, pelaku (Money Laundering) menempatkan uang yang diperoleh dari suatu tindak pidana ke dalam suatu tempat yang di anggap aman. Kemudian adanya layering, yaitu kegiatan untuk menghilangkan uang haram tersebut dengan menciptakan transaksi yang berlapis-lapis, contohnya pelaku mentransfer uang tersebut ke berbagai Negara lain dalam bentuk mata uang asing
Mungkin ada beberapa dasar terjadinya Pencucian Uang (Money Laundering), seperti halnya, pelaku (Money Laundering) menempatkan uang yang diperoleh dari suatu tindak pidana ke dalam suatu tempat yang di anggap aman. Kemudian adanya layering, yaitu kegiatan untuk menghilangkan uang haram tersebut dengan menciptakan transaksi yang berlapis-lapis, contohnya pelaku mentransfer uang tersebut ke berbagai Negara lain dalam bentuk mata uang asing
Inflasi Juli 2013, merupakan Inflasi terparah di Indonesia setelah Krisis Moneter
Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai 3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd)
dikutip dari Liputan 6
Inflasi bisa terjadi karena permintaan Masyarakat akan kebutuhan barang sangat besar, inflasi jenis ini dinamakan "Deman Shock Inflastion". Inflasi juga bisa terjadi pada masa perekonomian yang tumbuh dengan cepat, adanya kesempatan kerja yang tinggi menimbulkan tinggat pendapatan yang tinggi dan akibatnya pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
Badan
Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai
3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd)
dikutip dari Liputan 6
Inflasi bisa terjadi karena permintaan Masyarakat akan kebutuhan barang sangat besar, inflasi jenis ini dinamakan "Deman Shock Inflastion". Inflasi juga bisa terjadi pada masa perekonomian yang tumbuh dengan cepat, adanya kesempatan kerja yang tinggi menimbulkan tinggat pendapatan yang tinggi dan akibatnya pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.
Badan
Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai
3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
ASasABadan
Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai
3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpufadw
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpufadw
Badan
Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai
3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
Badan
Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai
3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999."Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
Badan
Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai
3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
Badan
Pusat Statistik (BPS) menegaskan laju inflasi Juli 2013 yang mencapai
3,29% merupakan angka tertinggi sejak periode yang sama tahun 1999.
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
"Realisasi laju inflasi 3,29% pada Juli ini adalah yang tertinggi sejak 1999 month on month (MoM) setelah krisis moneter," ujar Kepala BPS, Suryamin dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Sementara itu, laju inflasi pada Juli 2013 secara year on year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merpakan yang tertinggi sejak 2009.
Suryamin menjelaskan, laju inflasi bulan lalu dikontribusi oleh bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan umum. Sumbangan dari komodiats BBM tanya hanya berasal dari BBM subsidi melainkan juga BBM non subsidi, termasuk jenis pertamax dan pertamax plus.
"BBM menyumbang inflasi tertinggi dengan andil 0,77% dan perubahan harga terhadap Juni 25,27%. Kenaikan harga terjadi di seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) antara 23% sampai 27,45%," ujarnya.
Data BPS menunjukan kenaikan harga BBM berdampak terhadap tarif angkutan dalam kota yang mengalami kenaikan di 66 kota IHK seluruh Indonesia.
Andil tarif angkutan terhadap inflasi tercatat sebesar 0,54% dengan perubahan harga 21,05%. Kupang dan Serang tercatat sebagai IHK dengan kenaikan tarif paling tajam hingga masing-masing 42% serta Sorong sebesar 37%.
"Tarif angkutan udara juga ikut mengerek inflasi dengan andil 0,08% dan perubahan harga 10,23%. Disebabkan karena permintaan jasa angkutan udara yang meningkat karena liburan sekolah. Dari 29 kota IHK yang mengalami kenaikan, Sorong dan Semarang menyumbang inflasi terbesar masing-masing 28% dan 24%," ujar dia.
Disusul, tarif angkutan antar kota yang berkontribusi terhadap laju inflasi Juni ini sebesar 0,07%. Perubahan harga di 63 kota IHK mencapai 12,15% dengan kenaikan inflasi tertinggi di Ambon 33%, manokwari 23%. Sedangkan 3 kota IHK lain, Tarakan, Batam dan Ternate tidak mempunyai angkutan umum.
"Pengaruh langsung kenaikan harga BBM sudah berakhir di Juli ini. Tapi kalau untuk dampak yang tidak langsung perlu waktu 1-2 bulan, dan setelah itu akan kembali normal," pungkas dia.(Fik/Shd) - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/655507/inflasi-juli-2013-terparah-sejak-indonesia-dilanda-krisis-moneter#sthash.3GfXXDzU.dpuf
TUGAS BANK INDONESIA DALAM SISTEM PEMBAYARAN
Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan
Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999
tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu
disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran
Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh
infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN,
maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat
time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya
adalah stabilitas nilai tukar.
BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga
kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan
dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki
kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan
pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat
penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandang
perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui
infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya,
peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis
alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya
lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai
seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan
uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.
Kamis, 24/07/2014 19:42 WIB
Usai Lebaran, KPK Kebut Kasus Hadi Poernomo
"Sekarang kan Kamis, besok Jumat, habis lebaran nanti kita intensifkan pemeriksaan," kata Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2014).
Namun, Samad belum memastikan kapan akan memeriksa Hadi Poernomo sebagai tersangka. Menurut Samad, pemanggilan Hadi sebagai tersangka tergantung kebutuhan penyidik.
"Itu tergantung penyidik," tegasnya.
Seperti diketahui, eks Ketua BPK Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pajak PT Bank BCA. Hadi disangka telah menyalahgunakan wewenang semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak periode 2002-2004.
Pada tahun 2003, PT Bank BCA mengajukan surat keberatan pembayaran pajak tahun 1999. Hadi saat itu mengabulkan semua permohonan Bank BCA dan menihilkan beban pajak bank itu.
dikutip dari detik
tanggapan saya mengenai kasus ini, KPK kenapa harus tunggu lebaran? kalo emang beliau benar2 bersalah kenapa saja tidak diperiksa hari ini jg atau sebelum lebaran (mau mudik dulu). kan sudah tau sepuluh tahun yang lalu bahwa Pak Hadi menjadi tersangka pajak juga, lebih cepat lebih baik,
Sabtu, 29 Maret 2014
Tiga Tantangan Internet Banking
"Biaya yang lebih murah telah mendorong booming internet banking
di dunia. Jumlah pengguna internet banking di Indonesia pun di luar
dugaan, tapi ada masalah yang harus segera diatasi untuk mendatangkan
peluang besar." Dimitri Mahayana
Pew dan Nielsen (2011) melakukan sebuah survei tentang aktivitas sehari-hari pengguna internet di Amerika Serikat (AS). Hasilnya teramat mengejutkan: 18% pengguna internet melakukan aktivitas online banking (internet banking) setiap hari. Di Finlandia, Belanda, dan Norwegia 80% nasabah sudah menggunakan internet banking tidak hanya untuk melakukan transaksi, tapi juga untuk membuka rekening baru. Di UK, Jerman, Jepang, maupun AS, pengguna internet banking mendekati 50%. (McKinsey Annual Review on The Banking Industry; Sep. 2011).
Menyeberang ke tanah sentral (China), di sana 83% nasabah internet banking adalah corporate customer. Di Korea 95% nasabah telah menggunakan layanan internet banking. Itu karena biayanya hanya 10%-15% dari biaya jika mereka menggunakan layanan melalui kantor tradisional. Memang biaya yang lebih murah telah mendorong booming internet banking di dunia. Biaya operasional untuk pelayanan per transaksi internet banking yang harus dikeluarkan bank akan mengalami reduksi sekitar 24 kali lipat bila dibandingkan dengan nasabah melakukan transaksi tersebut di cabang suatu bank. Bagaimana halnya dengan di Indonesia? Hasil survei Sharing Vision pada akhir 2011 menunjukkan bahwa pengguna internet banking kurang menyukai layanan perbankan melewati cabang fisik lagi. Preferensi kanal layanan perbankan (banking) pengguna internet banking urutannya adalah sebagai berikut: yang paling disukai adalah ATM, kemudian berturut-turut internet banking, SMS banking, mobile banking, dan yang terakhir adalah cabang (branch).
Kenyamanan (convenience) dan kemudahan yang diberikan internet banking membuat nasabah yang telah menggunakan internet banking merasa kurang membutuhkan layanan di cabang (branch). Hal itu ditambah juga dengan penghematan biaya transportasi maupun penghematan waktu. Tentu juga didukung dengan fitur internet banking yang telah ada.
Fitur apa saja yang sering digunakan pengguna internet banking? Urutannya dari yang paling sering digunakan hingga yang paling jarang digunakan adalah sebagai berikut: informasi saldo, transfer sesama bank, transfer antarbank, informasi mutasi rekening, pembelian voucher isi ulang pulsa, dan pembayaran tagihan. Bagaimana dengan penggunaan internet banking untuk sektor UKM? Sharing Vision juga melakukan survei penggunaan internet banking untuk sektor UKM. Sebanyak 48% responden menyatakan telah menggunakan internet banking. Jumlah ini cukup mengejutkan. Layanan internet banking segera akan menjadi mainstream untuk nasabah sektor UKM.
Alasan 52% responden UKM yang belum menggunakan internet banking adalah sebagai berikut: sekitar dua pertiganya karena kebijakan perusahaan belum memungkinkan penggunaan intenet banking, sekitar seperenamnya karena bank tempat UKM tersebut menyimpan dananya belum memberikan layanan internet banking, dan berikutnya adalah tidak ada informasi dari bank tentang adanya layanan internet banking. Jelas bahwa internet banking di Indonesia berpotensi untuk mengalami akselerasi, baik untuk nasabah ritel maupun nasabah UKM. Begitu juga untuk nasabah korporasi, walaupun dalam artikel ini kami tidak mengutip datanya. Nasabah korporasi besar tentu amat membutuhkan internet banking, setidaknya sebagai bentuk web based dari layanan cash management system.
Menjadi Mainstream atau Tenggelam?
Kita boleh melihat peluang terbuka lebar menengarai potensi masa depan internet banking di Tanah Air pada titik ini. Namun, agar peluang ini benar-benar terwujud, ada tiga permasalahan besar yang mesti dipecahkan terlebih dahulu.
Pertama, kualitas layanan internet banking belum merata, di antaranya ada pula yang menimbulkan kekecewaan mendalam akibat sistem pembayaran yang tidak oke. Sebanyak 18% keluhan dari responden survei kami muncul akibat website sering down.
Sebanyak 18 % keluhan lain adalah karena pernah kehilangan token. Keluhan yang lain lagi adalah karena cara mendaftar yang rumit. Ada pula keluhan bahwa customer service kurang helpful pada saat ada masalah. Penguasaan customer service pada berbagai permasalahan yang dihadapi nasabah pada saat menggunakan internet banking tampaknya masih perlu ditingkatkan. Dengan begitu, pengguna internet banking yang sedang mengalami masalah dapat dilayani dengan lebih baik.
Mengutip ungkapan pemerhati layanan berbasis teknologi informasi dari ITB, Arry Ahmad Arman, “Bila suatu bank meluncurkan layanan internet banking, seharusnya bank tersebut memikirkan kualitas layanan at least sama dengan layanan delivery channel lainnya, seperti halnya layanan branch. Bahkan, seharusnya lebih lagi. Jangan layanan internet banking dianggap layanan yang kurang penting ketimbang layanan lain. Setidaknya itu yang tampaknya dirasakan oleh para pengguna internet banking di Indonesia.”
Kedua, keandalan dan keamanan internet banking yang masih perlu ditingkatkan, di antaranya yang paling utama adalah masih ada keluhan yang cukup signifikan, yaitu “saldo sudah terdebit tetapi transaksi gagal/transfer tidak sampai”. Kemudian, beberapa responden mengeluhkan bahwa website bank tempat mereka melakukan internet banking terkena pishing. Kasus yang menghebohkan juga, ketika mencetak nilai tabungan akhir di buku rekening jumlahnya berbeda dengan saldo terakhir dalam internet banking.
Situasi ini perlu dicarikan solusi segera. Bila tidak, dikhawatirkan keraguan masyarakat akan keandalan dan keamanan internet banking makin merebak dan berujung seperti kasus sedot pulsa.
Saat ini bisnis content dalam layanan seluler memasuki titik nadir mengkhawatirkan setelah terjadi kasus sedot pulsa sepanjang tahun lalu. Dengan ribuan pengaduan di call center BRTI plus kerugian bisa triliunan rupiah, maka bisnis content di Tanah Air bisa layu sebelum berkembang.
Bila terjadi ribuan pengaduan tentang keandalan dan keamanan internet banking ke Bank Indonesia maupun ke berbagai media cetak maupun elektronik, dikhawatirkan internet banking di Tanah Air pun akan layu sebelum berkembang.
Ketiga, sebagaimana juga SMS banking dan mobile banking, belum ada regulasi khusus tentang internet banking yang lex specialis. Semuanya masih dinaungi peraturan yang bersifat general dan tentunya akan kurang membidik tepat dan kurang memproteksi seluruh kepentingan yang ada. Bagaimana definisi kualitas layanan internet banking? Bagaimana seharusnya kewajiban knowledge improvement customer service internet banking? Bagaimana memproteksi kasus “saldo terpotong tapi transaksi/transfer gagal”?
Bagaimana pengaturan tanggung jawab pihak-pihak terkait antara perbankan dan telekomunikasi serta pihak lain, dalam hal nasabah ada yang kehilangan dananya pada saat melakukan internet banking? Sejauh mana perlindungan diberikan pada nasabah pengguna internet banking? Dalam hal token device atau security system internet banking bobol, sejauh mana perlindungan pada pihak-pihak yang dirugikan?
Masih banyak pertanyaan lain sejenis ini. Ini perlu segera disikapi dengan pembuatan regulasi khusus mengenai internet banking. Bila tidak, dikhawatirkan akan merugikan kepentingan masyarakat.
Hemat penulis, kualitas layanan, keandalan dan keamanan, serta kesiapan regulasi adalah tiga hal yang bila tidak dijawab dengan baik oleh regulator dan industri, akan membuat internet banking di Indonesia tenggalam. Akselerasi kita menuntaskan ketiga hal tersebut akan membuat perbankan Indonesia menikmati revenue big bang dari fee based income yang dihasilkan internet banking. Pada gilirannya, akselerasi ini juga akan mempercepat ekonomi Indonesia menuju era less cash.
Sumber
Pew dan Nielsen (2011) melakukan sebuah survei tentang aktivitas sehari-hari pengguna internet di Amerika Serikat (AS). Hasilnya teramat mengejutkan: 18% pengguna internet melakukan aktivitas online banking (internet banking) setiap hari. Di Finlandia, Belanda, dan Norwegia 80% nasabah sudah menggunakan internet banking tidak hanya untuk melakukan transaksi, tapi juga untuk membuka rekening baru. Di UK, Jerman, Jepang, maupun AS, pengguna internet banking mendekati 50%. (McKinsey Annual Review on The Banking Industry; Sep. 2011).
Menyeberang ke tanah sentral (China), di sana 83% nasabah internet banking adalah corporate customer. Di Korea 95% nasabah telah menggunakan layanan internet banking. Itu karena biayanya hanya 10%-15% dari biaya jika mereka menggunakan layanan melalui kantor tradisional. Memang biaya yang lebih murah telah mendorong booming internet banking di dunia. Biaya operasional untuk pelayanan per transaksi internet banking yang harus dikeluarkan bank akan mengalami reduksi sekitar 24 kali lipat bila dibandingkan dengan nasabah melakukan transaksi tersebut di cabang suatu bank. Bagaimana halnya dengan di Indonesia? Hasil survei Sharing Vision pada akhir 2011 menunjukkan bahwa pengguna internet banking kurang menyukai layanan perbankan melewati cabang fisik lagi. Preferensi kanal layanan perbankan (banking) pengguna internet banking urutannya adalah sebagai berikut: yang paling disukai adalah ATM, kemudian berturut-turut internet banking, SMS banking, mobile banking, dan yang terakhir adalah cabang (branch).
Kenyamanan (convenience) dan kemudahan yang diberikan internet banking membuat nasabah yang telah menggunakan internet banking merasa kurang membutuhkan layanan di cabang (branch). Hal itu ditambah juga dengan penghematan biaya transportasi maupun penghematan waktu. Tentu juga didukung dengan fitur internet banking yang telah ada.
Fitur apa saja yang sering digunakan pengguna internet banking? Urutannya dari yang paling sering digunakan hingga yang paling jarang digunakan adalah sebagai berikut: informasi saldo, transfer sesama bank, transfer antarbank, informasi mutasi rekening, pembelian voucher isi ulang pulsa, dan pembayaran tagihan. Bagaimana dengan penggunaan internet banking untuk sektor UKM? Sharing Vision juga melakukan survei penggunaan internet banking untuk sektor UKM. Sebanyak 48% responden menyatakan telah menggunakan internet banking. Jumlah ini cukup mengejutkan. Layanan internet banking segera akan menjadi mainstream untuk nasabah sektor UKM.
Alasan 52% responden UKM yang belum menggunakan internet banking adalah sebagai berikut: sekitar dua pertiganya karena kebijakan perusahaan belum memungkinkan penggunaan intenet banking, sekitar seperenamnya karena bank tempat UKM tersebut menyimpan dananya belum memberikan layanan internet banking, dan berikutnya adalah tidak ada informasi dari bank tentang adanya layanan internet banking. Jelas bahwa internet banking di Indonesia berpotensi untuk mengalami akselerasi, baik untuk nasabah ritel maupun nasabah UKM. Begitu juga untuk nasabah korporasi, walaupun dalam artikel ini kami tidak mengutip datanya. Nasabah korporasi besar tentu amat membutuhkan internet banking, setidaknya sebagai bentuk web based dari layanan cash management system.
Menjadi Mainstream atau Tenggelam?
Kita boleh melihat peluang terbuka lebar menengarai potensi masa depan internet banking di Tanah Air pada titik ini. Namun, agar peluang ini benar-benar terwujud, ada tiga permasalahan besar yang mesti dipecahkan terlebih dahulu.
Pertama, kualitas layanan internet banking belum merata, di antaranya ada pula yang menimbulkan kekecewaan mendalam akibat sistem pembayaran yang tidak oke. Sebanyak 18% keluhan dari responden survei kami muncul akibat website sering down.
Sebanyak 18 % keluhan lain adalah karena pernah kehilangan token. Keluhan yang lain lagi adalah karena cara mendaftar yang rumit. Ada pula keluhan bahwa customer service kurang helpful pada saat ada masalah. Penguasaan customer service pada berbagai permasalahan yang dihadapi nasabah pada saat menggunakan internet banking tampaknya masih perlu ditingkatkan. Dengan begitu, pengguna internet banking yang sedang mengalami masalah dapat dilayani dengan lebih baik.
Mengutip ungkapan pemerhati layanan berbasis teknologi informasi dari ITB, Arry Ahmad Arman, “Bila suatu bank meluncurkan layanan internet banking, seharusnya bank tersebut memikirkan kualitas layanan at least sama dengan layanan delivery channel lainnya, seperti halnya layanan branch. Bahkan, seharusnya lebih lagi. Jangan layanan internet banking dianggap layanan yang kurang penting ketimbang layanan lain. Setidaknya itu yang tampaknya dirasakan oleh para pengguna internet banking di Indonesia.”
Kedua, keandalan dan keamanan internet banking yang masih perlu ditingkatkan, di antaranya yang paling utama adalah masih ada keluhan yang cukup signifikan, yaitu “saldo sudah terdebit tetapi transaksi gagal/transfer tidak sampai”. Kemudian, beberapa responden mengeluhkan bahwa website bank tempat mereka melakukan internet banking terkena pishing. Kasus yang menghebohkan juga, ketika mencetak nilai tabungan akhir di buku rekening jumlahnya berbeda dengan saldo terakhir dalam internet banking.
Situasi ini perlu dicarikan solusi segera. Bila tidak, dikhawatirkan keraguan masyarakat akan keandalan dan keamanan internet banking makin merebak dan berujung seperti kasus sedot pulsa.
Saat ini bisnis content dalam layanan seluler memasuki titik nadir mengkhawatirkan setelah terjadi kasus sedot pulsa sepanjang tahun lalu. Dengan ribuan pengaduan di call center BRTI plus kerugian bisa triliunan rupiah, maka bisnis content di Tanah Air bisa layu sebelum berkembang.
Bila terjadi ribuan pengaduan tentang keandalan dan keamanan internet banking ke Bank Indonesia maupun ke berbagai media cetak maupun elektronik, dikhawatirkan internet banking di Tanah Air pun akan layu sebelum berkembang.
Ketiga, sebagaimana juga SMS banking dan mobile banking, belum ada regulasi khusus tentang internet banking yang lex specialis. Semuanya masih dinaungi peraturan yang bersifat general dan tentunya akan kurang membidik tepat dan kurang memproteksi seluruh kepentingan yang ada. Bagaimana definisi kualitas layanan internet banking? Bagaimana seharusnya kewajiban knowledge improvement customer service internet banking? Bagaimana memproteksi kasus “saldo terpotong tapi transaksi/transfer gagal”?
Bagaimana pengaturan tanggung jawab pihak-pihak terkait antara perbankan dan telekomunikasi serta pihak lain, dalam hal nasabah ada yang kehilangan dananya pada saat melakukan internet banking? Sejauh mana perlindungan diberikan pada nasabah pengguna internet banking? Dalam hal token device atau security system internet banking bobol, sejauh mana perlindungan pada pihak-pihak yang dirugikan?
Masih banyak pertanyaan lain sejenis ini. Ini perlu segera disikapi dengan pembuatan regulasi khusus mengenai internet banking. Bila tidak, dikhawatirkan akan merugikan kepentingan masyarakat.
Hemat penulis, kualitas layanan, keandalan dan keamanan, serta kesiapan regulasi adalah tiga hal yang bila tidak dijawab dengan baik oleh regulator dan industri, akan membuat internet banking di Indonesia tenggalam. Akselerasi kita menuntaskan ketiga hal tersebut akan membuat perbankan Indonesia menikmati revenue big bang dari fee based income yang dihasilkan internet banking. Pada gilirannya, akselerasi ini juga akan mempercepat ekonomi Indonesia menuju era less cash.
Sumber
Minggu, 17 November 2013
Tugas Flowchart ke dua
Ini tugas flowchart tentang penjualan barang, contoh flowchartnya bisa di download di link yang saya lampirkan dibawah ini
flowchart
Ini tugas flowchart tentang penjualan barang, contoh flowchartnya bisa di download di link yang saya lampirkan dibawah ini
flowchart
Sistem Informasi Akuntansi dan Internal Control
Tugas Ke - 3 Sistem Informasi Akuntansi
1. Jelaskan Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi !
2. Jelaskan unsur-unsur Internal Control !
3. Jelaskan hubungan Internal Control dengan Sistem Informasi Akuntansi !
4. Jelaskan perbedaan antara data, berita, dan informasi serta hubungannya dengan SIA !
5. Jelaskan fungsi komputer dalam SIA !
6. Jelaskan dampak penggunaan komputer terhadap Internal Control !
Jawab ! ! !
1.Jawaban Nomor 1
> Orang-orang yang mengoprasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi
> Proses-proses baik manual maupun terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan memanipulasi data aktivitas tentang organisasi
> Data tentang proses bisnis organisasi
> Software yang digunakan untuk memproses dalam organisasi
> Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan.
2.Jawaban Nomor 2
A. Lingkungan Pengendalian adalah
Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnnya.
B. Penafsiran Resiko
Identifikasi, entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuan
C. Aktifitas Pengendalian
Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan umumnya aktivitas pengendalian
D. Informasi Dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggun jawab mereka
3.Jawaban Nomor 3
Internal Control adalah proses yang di desain untuk memastikan tujuan organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan melaporkan transaksi dan posisi keuangan organisasi agar tujuan/tanggung jawab organisasi untuk melaporkan keuangan secara wajar dan transparan dapat dipenuhi, suatu SIA harus dimiliki internal control yang memadai.
4. Jawaban Nomor 4
> Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu fakta
> Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi dan di sajikan dalam bentuk cetak, siaran dan internet
> Informasi adalah pesan yang terdiri dari order sekuensi dari simbol makna kata dapat ditafsirkan dalam pesan
5.Jawaban Nomor 5
Dapat mengerjakan sikul akuntansi mulai dari jurnal,buku besar,neraca lajur,laporan keuangan sampai dengan neraca saldo penutup
6.Jawaban Nomor 6
Resiko menjadi lebih besar dan kompleks, keamanan brankas komputer hardware, software, media menyimpan data
1. Jelaskan Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi !
2. Jelaskan unsur-unsur Internal Control !
3. Jelaskan hubungan Internal Control dengan Sistem Informasi Akuntansi !
4. Jelaskan perbedaan antara data, berita, dan informasi serta hubungannya dengan SIA !
5. Jelaskan fungsi komputer dalam SIA !
6. Jelaskan dampak penggunaan komputer terhadap Internal Control !
Jawab ! ! !
1.Jawaban Nomor 1
> Orang-orang yang mengoprasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi
> Proses-proses baik manual maupun terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan memanipulasi data aktivitas tentang organisasi
> Data tentang proses bisnis organisasi
> Software yang digunakan untuk memproses dalam organisasi
> Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan.
2.Jawaban Nomor 2
A. Lingkungan Pengendalian adalah
Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnnya.
B. Penafsiran Resiko
Identifikasi, entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuan
C. Aktifitas Pengendalian
Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan umumnya aktivitas pengendalian
D. Informasi Dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggun jawab mereka
3.Jawaban Nomor 3
Internal Control adalah proses yang di desain untuk memastikan tujuan organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan melaporkan transaksi dan posisi keuangan organisasi agar tujuan/tanggung jawab organisasi untuk melaporkan keuangan secara wajar dan transparan dapat dipenuhi, suatu SIA harus dimiliki internal control yang memadai.
4. Jawaban Nomor 4
> Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu fakta
> Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi dan di sajikan dalam bentuk cetak, siaran dan internet
> Informasi adalah pesan yang terdiri dari order sekuensi dari simbol makna kata dapat ditafsirkan dalam pesan
5.Jawaban Nomor 5
Dapat mengerjakan sikul akuntansi mulai dari jurnal,buku besar,neraca lajur,laporan keuangan sampai dengan neraca saldo penutup
6.Jawaban Nomor 6
Resiko menjadi lebih besar dan kompleks, keamanan brankas komputer hardware, software, media menyimpan data
Kamis, 14 November 2013
Flowchart
Didalam tulisan saya kali ini, saya akan memberikan contoh sedehana tenteng flowchar, mulai dari pengertianya, komponen-komponen untuk membuat flowchart sampai contoh sederhana dari flowchar.
contohnya bisa kalian download dibawah ini
contoh flowchart
contohnya bisa kalian download dibawah ini
contoh flowchart
Minggu, 30 Juni 2013
Perkembangan Sistem Politik Indonesia dan Otonomi Daerah
Perkembangan Sistem Politik Indonesia
Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.
Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.
Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).
Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.
Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.
Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Dan terus berlanjut hingga pemilu 2014 nanti.
Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali Partai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 - 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.
Pada 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Otonomi Daerah
Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Kelebihan dan Kekurangan adanya Otonomi Daerah
Sumber 1
Sumber 2
Sumber 3
Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.
Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.
Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).
Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.
Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.
Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Dan terus berlanjut hingga pemilu 2014 nanti.
Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali Partai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 - 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.
Pada 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Otonomi Daerah
Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Kelebihan dan Kekurangan adanya Otonomi Daerah
- Untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang terlalu berat karena harus mengurus indonesia dari sabang sampai marauke.
- Otonomi daerah dapat memberikan kesempatan yang sangat besar kepada daerah untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya dengan segala SDA dan SDM nya.
- Pengelolaan SDA yang ada akan lebih maksimal, mengingat daerah lebih tau dan mengenal potensinya, sehingga bisa mengelola dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.
- Terciptanya pelayanan terhadap masyarakat lebih baik, karena pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya begitu juga sebaliknya
- Masalah yang muncul di daerah dapat di tangani dengan cepat, karena tidak perlu menunggu perintah atau keputusan dari pusat. Tindakan yang diambil terhadap masalah lebih cepat.
- Peran pemerintah daerah sangat besar dan AKtif bekerja sama dengan masyarakatnya untuk mengembangkan daerahnya ke arah yang lebih baik tentunya.
Ada
begitu banyak teori yang berkembang tentang faktor yang dianggap bisa
menjadi penentu keberhasilan program otonomi daerah. Namun dari semua
teori yang muncul penulislebih memilih referensi yang bisa dikatakan
hampir
mendekati kemungkinan benar tidaknya teori di atas yang penulis ambil
dari Jurnal Alternativa edisi Desember 2009 tentang Neoliberalisme:
Sebuah Perpektif dan Konsekuensi Praktisnya.
A. KEBUTUHAN MODAL
Salah satu sumber penting dalam hal pendanaan dan
permodalan adalah pinjaman uang atau dukungan investor dari luar daerah dan
bahkan dari luar negeri. Pemupukan modal melalui tabungan masyarakat di daerah
selama ini dapat dikatakan belum cukup berhasil dana sangat terbatas
dikarenakan oleh kendala yang bersifat sosio-ekonomis yaitu tingkat pendapatan
masyarakat yang relative rendah dan lembaga perbankan masih dianggap sesuatu
yang asing sehingga kebiasaan menabung di bank
belum cukup meluas ke semua lapisan masyarakat. Di pihak lain, fungsi
koperasi yang diharapkan dapat menjadi sarana pemupukan modal bersama juga
tidak cukup berkembang.
B. KEBUTUHAN TEKNOLOGI
Penguasaan keterampilan teknis dan penggunaan teknologi
berguna untuk meningkatkan nilai tambah produksi para pelaku ekonomi terutama
di kalangan para petani, nelayan, pengrajin, industriawan dan pedagang di
daerah-daerah.karena tingkat pendidikan yang rendah ataupun karena pendidikan
yang diikuti kurang relevan dengan kebutuhan sehari-hari maka perluasan
kesadaran mengenai pentingnya teknologi dalam kegiatan perekonomian juga berjalan sangat lamban
padahalperkembangan produk asing yang sarat teknologi terus membanjiri pasar
lokal.
C. KEBUTUHAN TENAGA KERJA
Masalah lain yang juga menghambat adalah mengenai
kebutuhan tenaga terampil dirasakan sangat kurang. Seperti yang telah dibahas
di atas bahwa sebagaian besar kendala tersebut dikarenakan pendidikan yang
dikembangkan di daerah kurang relevan dengan kebutuhan setempat. Akibatnya
investasi dengan maksdu mendirong roda perekonomian di daerah juga terhambat
oleh kurangnyya tenaga terampil.
D. MOBILITAS TENAGA AHLI
Untuk mengatasi persoalan-persoalan mengenai
ketenaga-kerjaan di atas maka dibutuhkan dukungan tenaga ahli sehingga dewasa
ini dikembangkan upaya-upaya untuk memobilisasi tenaga ahli yang selama ini
hanya berpusat di kota-kota besar.
E. AKSES INFORMASI DAN SISTEM JARINGAN INFORMASI
Hal berikut juga penting untuk mendukung fungsi kerja
dari semua sektor. Kata kunci persoalan di daerah adalah informasi. Memang
benar adanya bahwa di setiap daerah harus ada Kantor Statistik akan tetapi
fungsi mereka selama ini hanya melayani kebutuhan pemerintah pusatuntuk
menghimpun informasi dalam rangka perumusan pusat kebijakan di tingkat
nasional.
F. PELUANG UNTUK PARA INVESTOR
Sampai sekarang memang sangat banyak calon investor
yang menyadari bahwa peluang yang tercipta di balik kebijakan otonomi daerah
sangat besar dan terbuka. Sebagaian besar penyebabnya adalah potret suram
investasi yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat mengenai jumlah hari
yang diperlukan untuk mendaftarkan paerusahaan baru mencapai 151 hari. Kondisi
ini sangat jauh dari rata-rata secara internasional yakni 50,5 hari. Iklim
investasi yang positif di daerah dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya berupa:
1.Memberikan kepastian hukum
atas peraturan-peraturan daerah dan produk hokum yang berkaitan dengan kegiatan
penanaman modal sehingga tidak memberatkan beban tambahan pada biaya produksi
usaha.
2.Memelihara keamanan dari
potensi gangguan kriminalitas tehadap asset-aset berharga perusahaan, jalur
distribusi serta tempat penyimpanan barang atau gudang.
3. Memberikan kemudahan yang
paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor yang meliputi
perijinan investasi, imigrasi, pembeaan, perpajakan dan pertahanan wilayah.
4. Memberikan rangkaian paket
insentif secara selektif kepada para investor yang bersaing.
5. Menjaga kondisi iklim
ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara berkelanjutan.
Sumber 2
Sumber 3
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Pengertian Politik
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
Pengertian Strategi Nasional
Strategi Nasional
Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu strategia yang berarti the art of the general (seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan). Strategi nasional adalah pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer + kekuatan non militer) untuk usaha perang (keamanan) dan usaha damai (kesejahteraan) untuk menuju kepencapaian tujuan Nasional.
Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional. Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
Masa kepemimpinan Presiden SBY (Era Setelah Reformasi)
Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.
GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat siding MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya. Presiden dan wakil presiden terpilih
Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia
Wikipedia
Sumber 1
Sumber 2
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
- politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Pengertian Strategi Nasional
Strategi Nasional
Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu strategia yang berarti the art of the general (seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan). Strategi nasional adalah pengetahuan tentang penggunaan kekuatan nasional (kekuatan militer + kekuatan non militer) untuk usaha perang (keamanan) dan usaha damai (kesejahteraan) untuk menuju kepencapaian tujuan Nasional.
Polstranas atau yang dikenal sebagai politik nasional dan strategi nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta tindakan dari negara berikut pengetahuan tentang pembinaan dan penggunaan kekuatan dan potensi nasional secara totalitas untuk mancapai tujuan nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional. Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.
Strategi nasional dilaksanakan oleh para manteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri dengan arahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presiden harus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
- Tingkat penentu kebijakan puncak
Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara. - Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.
- Tingkat penentu kebijakan khusus
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan tingkat di atasnya. - Tingkat penentu kebijakan teknis
Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari biang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. - Tingkat penentu kebijakan di daerah
Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannnya sabagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tinkat I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II.
Masa kepemimpinan Presiden Soeharto (Orde Baru)
Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam memajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah. Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.
Masa kepemimpinan Presiden SBY (Era Setelah Reformasi)
Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen UUD 1945 yang sangat signifikan sebagai bagian dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:
1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN.
2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.
3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.
GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan pada saat siding MPR, pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya. Presiden dan wakil presiden terpilih
Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diharapkan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia
Wikipedia
Sumber 1
Sumber 2
Jumat, 31 Mei 2013
Ketahanan Nasional
Orde Baru
Sejak
Lemhanas didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu
memperoleh perhatian yang besar.
Sejak
mulai dengan membahas masalah ketahanan nasional sampai sekarang, telah
dihasilkan tiga konsepsi.Pengertian atau devenisi pertama Lemhanas, yang
disebut dalam konsep 1968 adalah sebagai berikut :
Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya
tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun
dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup
Negara dan bangsa Indonesia.
Pengertian
kedua dari Lemhanas yang disebut dalam ketahanan nasional konsepsi tahun 1969
merupakan penyempurnaan dari konspsi pertama yaitu :
Ketahanan nasional
adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk
memperkembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang
datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang langsung maupun tidak
langsung membahayakan kelangsungan hidup Negara Indonesia.
Ketahanan
nasional merupakan kodisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan
ketangguahan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,didalam
menghadapi didalam menghadapi dan mengisi segala tantangan, ancaman ,hambatan,
serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung
maupun tidak langsung membahayakan integritas,identitas , kelangsungan hidup
bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar perjuangan nasional.
Apabila
kita bandingkan dengan yang terdahulu, maka akan tampak perbedaan antara lain
seperti berikut :
- Perumusan 1972 bersifat universal, dalam arti bahwa rumusan tersebut dapat diterapkan dinegara-negara lain, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang.
- Tidak lagi diusahakan adanya suatu devenisi, sebagai gantinya dirumuskan apa yang dimaksud kan dengan istilah ketahanan nasional.
- Jika dahulu ketahanan nasional di identikkan dengan keuletan dan daya tahan , maka ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang berarti bahwa kondisi itu dapat berubah.
- Secara lengkap dicantumkan tantangan, ancaman , hambatan, serta ganguan.
- Kelangsungan hidup lebih diperinci menjadi integritas, identitas, dan kelangsungan hidup.
Dalam
pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jendral Suharto di depan siding
DPR tanggal 16 Agustus 1975, dikatakan bahwa ketahanan nsional adalah tingkat
keadaan dan keuletan dan ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan
mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan
nasional yang mampu dan sanggup menghadapi setiap ancaman d an tantangan
terhadap keutuhanan maupun kepribadian bangsa dan mempertahankan kehidupan dabn
kelangsungan cita-citanya.
Karena
keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan selalu berubah, maka
ketahanan nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan
perkembangan keadaan. Karena itu ketahanan nasional itu bersift dinamis, bukan
statis.
Ikhtiar untuk
mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh ini bukanlah hl baru bagi kita.
Tetapiu pembinaan dan peningkatannya sesuai dengan kebutuhan kemampuan dan
fasililitas yang tersedi pula.
Pembinaan
ketahanan nasional kita dilakukan dipelgai bidang : ideology , poluitik,
ekonomi , sosial budaya dan hankam, baik secara serempak maupun menurut
prioritas kebutuhan kita.
Reformasi
Empatbelas tahun hampir tuntas sudah
Indonesia menjalani babak baru pasca Orde Baru, yang kita sebut Orde Reformasi.
Perubahan demi perubahan menjadi fenomena bangsa kita sejak kejatuhan Soeharto
hingga memasuki masa tujuh-delapan tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono saat ini. Pada kurun waktu empatbelas tahun itu sesungguhnya rakyat
sudah semestinya dapat menikmati hasil dari perubahan yang menjadi tuntutan
jutaan mahasiswa dan masyarakat di akhir rezim Orde Baru tiga-belasan lalu.
Namun, kenyataan mengindikasikan seakan-akan pemerintah Indonesia belum mampu
membawa rakyatnya kepada kondisi yang diidamkan tersebut. Berbagai kasus yang
terjadi silih berganti di hampir seluruh pelosok tanah air menjadi pertanda
bahwa tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar
1945 belum tercapai, bahkan seakan tiada akan terwujud.
Irman Gusman mencatat bahwa belakangan ini
terdapat berbagai persoalan yang menjadi menu keseharian rakyat Indonesia,
mulai dari masalah makelar kasus, manipulasi pertanahan dan kisruh agraria di
mana-mana, penegakan hukum yang hanya berpihak kepada kelompok tertentu, hingga
penggelapan pajak triliunan rupiah adalah cerita miris yang menghimpit setiap
nurani kita. Masih banyak kisah pilu lainnya yang mendera bangsa ini.
Pemandangan penggusuran paksa, konflik-konflik bernuansa SARA, tawuran antar
desa, antar sekolah, antar kampus, antar komunitas hingga ke persoalan
separitisme Organisasi Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan, dan lain-lain,
masih menghiasi layar media massa kita hari-hari ini. Di lain waktu kita juga
disugihi informasi tentang hingar-bingarnya pola hidup hedonis-materialistis
dari sebagian masyarakat di tataran elit yang lebih beruntung nasibnya secara
materil dari kebanyakan rakyat di negara ini. Belum lagi jika kita lihat secara
vulgar strategi berpolitik para elit politik bangsa yang hampir seluruhnya
menerapkan pola politik uang, sebuah kehidupan politik yang oleh sebagian pihak
menyebutnya sebagai sistem penerapan demokrasi yang tidak manusiawi. Negeri ini
sedang mengalami kerapuhan di segala bidang yang menjurus kepada perpecahan dan
disintegrasi bangsa. (Irman Gusman, 2011).
Badan dan institusi negara bermunculan
dibentuk pemerintah yang ditujukan untuk memperlancar penuntasan masalah dan
berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang dihadapi bangsa Indonesia
saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, diadakan sejak pemerintahan
Presiden Megawati Sukarno Putri untuk menangani perkara korupsi yang
dikategorikan sebagai the extra-ordinary crime, yang telah menggurita secara
luar biasa di berbagai lapisan masyarakat kita. Sebagaimana yang diketahui
bersama, hingga saat ini KPK belum mampu menuntaskan kasus korupsi yang
melibatkan elite partai politik, pejabat tinggi negara, maupun birokrat. Pada
tataran yang lebih penting, mendesak, dan amat fundamental bagi rakyat, yakni
menyangkut kehidupan sehari-hari rakyat, terlihat bahwa pemerintah masih
kesulitan mengendalikan kenaikan harga bahan pokok yang semakin hari semakin
membumbung tak terjangkau oleh rakyat kebanyakan. Pangan seakan menjadi barang
langka dan sulit diakses oleh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi pertaruhan
bagi kelangsungan hidup rakyat, yang sekaligus juga menjadi salah satu
indikator penentu kuat-lemahnya ketahanan nasional Indonesia.
Perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia dalam Trigarta
Untuk memberi gambaran umum tentang Indonesia, marilah kita membahasas
dahulu dar segi aspek-aspek alamiah atau Trigatra dengan mulai meninjau :
Aspek lokasi dan posisi Geografis Wilayah Indonesia
Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia
dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah Negara tersebut
merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud kedalam, terdiri dari daerah air
dengan ribuan pulau-pulau didalamnya. Yang dalam bahasa asing bisa disebut
sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu archipelago
yang terletak antara benua Asia disebelah utara dan benua Australia disebelah
selatan serta samudra Indonesia disebelah barat dan samudra pasifik disebelah
timr.
Berhubungan letak
geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa
Indonesia mempunyai suatu kedudukan geograpis ditengah tengah jalan lalu lintas
silang dunia. Karena kedudukannya yagn strategis itu, dipandang dari tiga segi
kesejahtraan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia telah banyak
mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing (akulturasi).
Menurut catatan Indonesia
terdiri dari wilayah lautan dengan 13.667 pulau besar dan kecil, diperkirakan
3.000 pulau diantaranya yang dialami penduduk. Luas pulau-pulau diperkirakn 735.000 mil persegi, sedangkn
luas perairannya ditaksir 3 sampai 4 kali luas tanah (pulau-pulau).
Sumber
Langganan:
Postingan (Atom)